wakil ketua dpr priyo budi santoso melihat putusan mahkamah konstitusi dan memberikan kewenangan terhadap dpd agar mengajukan juga membicarakan rancangan undang-undang (ruu) menambahkan kewenangan semisal dan dicari dpd.
saya harap dpr hendak mematuhi putusan mk soal kewenangan dpd di proses legislasi bersama dpr dan presiden. cuma saja dpd belum bisa ikut menentukan atau ketok palu selama paripurna dpr bersama presiden, kata priyo budi santoso pada `dialog kenegaraan: politik legislasi pasca putusan mahkamah konstitusi` di gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, rabu.
pembicara yang lain selama diskusi tersebut merupakan, ketua dpd ri irman gusman, mantan sekjen dpd ri siti nurbaya bakar, serta pakar hukum tata negara irman putra sidin.
menurut priyo, putusan mahkamah konstitusi yang mengabulkan gugatan uji materi kepada uu no 27 tahun 009 tentang md3 serta uu no 12 tahun 2011 perihal pembentukan peraturan perundangan sudah membesarkan kewenangan dpd, meskipun baru separuh yang diimpikan dengan dpd.
Yang Lain: cincin kawin murah - cincin pasangan murah - cincin kawin murah - cincin perak murah
meskipun dpd sudah mempunyai kewenangan untuk mengajukan dan membahas ruu bersama dpr, papar dia, namun belum mempunyai hak supaya ikut mengambil langkah.
dpd juga belum mempunyai hak angket, hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, serta sebagainya. tapi, putusan mk itu menjadi momentum penting bagi dpd untuk berperan lebih aktif pada proses pembicaraan ruu, katanya.
politisi partai golkar ini menambahkan, seterusnya tergantung pada langkah dod ri supaya memastikan dpr ri serta tokoh-tokoh nasional di mewujudkan peran tersebut.
ketua dpd irman gusman menungkapkan putusan mk tersebut menyerahkan kewenangan lebih besar terhadap dpd supaya merumuskan juga membahas ruu bersama dpr, terlebih ruu dan terkait melalui otonomi daerah.
irman harapkan, dengan keterlibatan dpd di pembahasan ruu dengan demikian mau tambah memperbaiki produktivias serta mutu koleksi uu yang dihasilkan dpr bersama dpd.
bagi kami ketika ini dan berguna prosesnya lagi, makanya mekanisme legislasi sesuai melalui putusan mk, katanya.