sekretaris kabinet dipo alam mengutip arahan presiden, meminta supaya penyelesaian sengketa lahan dikerjakan dengan komprehensif juga jangan ditunda supaya tidak merupakan bom waktu sehingga memicu konflik sosial serta kekesaran dalam tanah air.
dipo dalam acara minum kopi bersama dengan sekretaris kabinet dengan tema potensi konflik penguasaan lahan selama kompleks istana jakarta, senin, menyatakan penanganan sengketa lahan harus membeli formula saling menguntungkan (win-win solution) disamping pendekatan hukum (legal).
upaya itu bermanfaat agar negara tidak dirugikan dan rakyat mendapat kesejahteraan walaupun dunia usaha sedikit turun keuntungannya.
dipo mengingatkan kiranya akhir-akhir ini semua konflik sosial juga kekerasan di tanah air acap terjadi akibat sengketa lahan. sengketa itu diantara lain sebab tumpang tindih regulasi, perizinan, sengketa batas wilayah, sengketa hak ulayat juga penyerobotan
Informasi Lainnya:
laporan hasil kajian juga pemetaan badan info geospasial menyatakan di pilihan wilayah baru banyak potensi konflik sosial akibat terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan dalam bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan serta objek wisata transmigrasi.
berkaitan dengan itu dia mengingatkan terserah arahan-arahan presiden di sidang kabinet sempit dalam 25 juli kemarin, khusus terkait melalui penanganan sengketa/konflik lahan, keduanya sengketa lahan diantara negara melalui pt perkebunan nusantara (ptpn) dengan penduduk dicarikan solusinya secara komprehensif.
pada acara yang dihadiri sederat gubernur antara gubernur kaltim, riau dan kalsel serta sederat bupati tenntang, diminta supaya mereka terus bekerja dan mengingatkan warga apabila terkandung konflik lahan untuk dibicarakan terlebih dahulu dan tak menggarap pengrusakan dan pendudukan lahan yang melawan hukum.
konflik lahan di sumut, sumsel dan lampung agar diselesaikan dengan tidak salah, adil, juga tertib di dua tahun atau selama masa kerja kabinet indonesia bersatu ii, papar dipo.
berkaitan melalui itu dibentuk tim terpadu untuk menangani kasus-kasus lahan semisal konflik ptpn ii dalam sumut, konflik mesuji dalam lampung serta konflik ptpn vii pada cintamanis selama sumsel.
kepala pusat pemetaan juga integrasi tematik, badan Informasi geospasial, nurwadjedi menyatakan memperkenalkan Salah satu peta (one map) yang adalah turunan daripada amanat uu no.4 tahun 2011 perihal info geospasial (ig) dimana mesti dibangun selama atas Salah satu lembar peta dasar.
berdasarkan itu diselenggarakan proses integrasi info geospasial tematik (igt) dan dibangun oleh instansi terkait sesuai melalui fungsi juga kewenangannya.
hasilnya, masih ada tumpang tindih pengalokasian lahan dalam suatu daerah atau area bidang lahan yang sama.
karena itu kebijakan one map dibutuhkan dan mesti dipercepat supaya penyelenggaraan igt dapat diintegrasikan.
sementara gubernur kaltim awang faroek mengatakan usah keputusan presiden agar mendatangkan peta mana dan untuk acuan karena tiap-tiap instansi mempunyai peta sendiri.
dia serta menjalankan sejumlah kontroversi di kebijakan lahan, khususnya hutan rakyat, hutan konversi serta perbatasan dan merupakan beranda terdepan.
dia menuturkan rencana pemda untuk membangun jalan tol juga kereta api dan dengan hutan rakyat dan hutan lindung ternyata ditolak akan tetapi dalam pihak lain 10 ijin upaya-upaya batu bara diberikan ijin.
begitu dan dengan pembangunan jalan di perbatasan yang memerlukan jalan poros yang melalui hutan lindung serta konservasi.